KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN NEGARA

Abstract

Latar Belakang : Akses pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terbentur pada situasi dan kondisi geografis yang sulit terjangkau, terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan yang rendah. Tujuan untuk mengetahui gambaran kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan Negara Indonesia. Hasil Isu Kebijakan: Daerah Perbatasan merupakan Etalase Negara; Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) memiliki topografi yang ekstrem; Peran infrastruktur; Ketersediaan pelayanan kesehatan dan sarana pendukungnya; dan Manajemen Tenaga Kesehatan DTPK yang Spesifik. Kesimpulan : Rendahnya keaktifan partisipasi tenaga kesehatan dan ketidak tersediaannya sarana transportasi dalam menuju fasilitas kesehatan; Ketidakmampuan pengelolaan sarana dan tenaga kesehatan, dimana harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan sesuai di daerah DPTK; Manajemen tenaga kesehatan DTPK yang tidak spesifik; Ketidakjelasan jaminan pengembangan karir dan profesi tenaga kesehatan pasca penugasan di DPT. Rekomendasi : Perlu dilakukan upaya Pendekatan lintas sector dengan menggunakan pendekatan multi-sektor dan multi-level pemerintahan dengan perbaikan signifikan pada indikator-indikator pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. diperlukan komitmen politik agar perumusan kebijakan publik di setiap sektor sejalan dengan prinsip paradigma sehat.